DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Volume BBM Subsidi

26-08-2015 / KOMISI VII

Sejumlah anggota Komisi VII DPR meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali terkait besaran volume BBM subsidi. Pasalnya, volume BBM Subsidi sangat tergantung dengan kondisi Indonesian Crude Price (ICP) dan kondisi Rupiah terhadap dollar.

 

"Volume ini sangat tergantung berapa ICP dan kondisi rupiah saat ini. Soal subsidi, kita perlu mengkaji lagi. Subsidi itukan diperlukan suatu saat realita ada kenaikan crude oil nanti dipersiapkan ruang untuk subsidi. Sekarang ICP diasumsi turun, jadi tidak perlu subsidi," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu, (26/8).

 

Sementara terkait kesalahan data yang disampaikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said, soal volume BBM minyak solar, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika meminta Raker ditunda karena adanya perbedaan data subsidi minyak solar dan data biosolar.

 

"Sepertinya perlu dipersiapkan kembali paparannya oleh Kementerian ESDM. Terkait biosolar juga kami ingin lihat datanya. Tadi ada masukan juga subsidi solar perlu dikaji ulang mengingat harga minyak sedang turun. Kita skorsing untuk kembali dibahas besok,"paparnya Kardaya. (Sugeng)/foto:andri/parle/iw.

 
BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...